Berita

Pemberantasan Tindak Korupsi, Penegakan Hukum dan HAM di Pemkab Banyuasin” Pemerintah Pusat Hanya Omong’ Doang

BANYUASIN – JARRAKPOSPALEMBANG.COM – Ketua Organisasi Resimen Masyarakat Miskin Banyuasin (RMMB) Sapriadi Pratama Resimen Masyarakat Miskin Banyuasin mengatakan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hampir di setiap detik kata kata itu di sebut oleh Bapak Presiden RI, Menteri Menteri, Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) BPK RI, BPKP, Kapolri, Kepala Kejaksaan Agung RI dan Para Gubernur Wali Kota Bupati, DPR Dll dari teriakan keras para pemangku kepentingan tersebut apa sii hasil Nya; KKN berkurang kah, mengecil kah, ada rasah takut kah, bandit bandit berkedok Ini..!!! jawabnya ialah ; Malah sebalik nya”

Padahal jau sebelum itu APH maupun Bupati Banyuasin sendiri H. Askolani., SH, MH. sudah kita dan kawan-kawan ingatkan dan masi mempunyai tenggang waktu untuk melakukan langkah prepentif jelas Sapriyadi yang selalu semangat kalau lagi membahas materi kemiskinan khususnya masyarakat banyuasin, lanjut nya lagi, kita rakyat ini melalui media sudah teriak teriak memberi tahu indikasi mega korupsi khususnya di Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan, saat di temui awak media di kediamannya Prunas Mega Asri Kec, Talang Kelapa Banyuasin Sumsel, Juma’at (13/12/2019).

Seperti berita yang sudah di terbitkan di media Online TRIBUNUS.CO.ID. seharusnya tidak terjadi kerugian negara yang bernilai terliunan rupiah pada Pemkab Banyuasin pada APBD 2018 dan 2019 seperti sekarang ini ??

Aparat Penegak Hukum apa kerjanya, laluh gaji, paselitas, kewenangan yang sudah di berikan untuk nya itu bernilai apa..?? dan kewajiban yang harus di penuhinya APH itu artinya tidak terpenuhi. (www.tribunus.co.id)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close